Tujuan Kedelepan Sustainable Development Goals “Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua”

 

 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi .[1] [2] Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. [1] Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Salah satu tujuan atau sasaran dari ketujuhbelas SDGs tersebut adalah “Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua” yang merupakan sasaran/tujuan kedelepan.

Pertumbuhan ekonomi sebagian besar mengacu pada perubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Matrik ini umumnya digunakan sebagai  standar hidup suatu negara atau disebut juga sebagai kesejahteraan ekonomi. Selain itu, perubahan PDB (atau pertumbuhan ekonomi) dipahami untuk mencerminkan perubahan dalam kesejahteraan. Akan tetapi, terkadang PDB tidak mencerminkan kesehjateraan masyarakat suatu Negara secara pasti, hal ini dikarenakan PDB tidak secara pasti menghitung output yang dihasilkan oleh seseorang secara rinci melainkan secara agregat. “influsif” memiliki arti “termasuk di dalamnya” yang memiliki maskud bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, akan tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang ekonomi yang terjadi  terhadap seluruh segmen khususnya masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Sedangkan makna berkelanjutan adalah, dalam hal peningkatan pertumbuhn ekonoi, kita juga perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup serta social budaya. Ilmu pengetahuan terbatu menunjukkn bahwa produktifitas kerja dan pekerjaan yang layak merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Seseorang yang Memiliki pekerjaan tidak  menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari belenggu kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak secara terus menerus, investasi yang rendah dan tidak memadai serta konsumsi yang rendah adalah factor yang mempengaruhi kemiskinan. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. SDGs berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mencapai produktivitas lebih tinggi serta melalui inovasi teknologi. Mempromosikan kebijakan yang mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja adalah kuncinya, dan ini juga merupakan  cara efektif untuk menghentikan kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia. Dengan target-target tersebut, diharapkan tujuan untuk meraih ketenagakerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan layak bagi semua orang bisa dicapai pada 2030 mendatang.

 

Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, juga perlu ditingkatkan. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. Pemerintah Indonesia akan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinator untuk penerapan SDGs yang bersifat lintas sektor.

 

Adapun, target dari tujuan kedelapan SDGs ini anatara lain sebagai berikut:

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan
8.4 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
8.5 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan

 

 

Perencanaan Ekonomi Desa berbasis Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Kekayaan dan Potensi Desa

Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusuan-keputusan mengenai suatu tujuan yang aka dicapai, baik berupa peristiwa, suasana, keadaan dan sebagainya. Perencanaan sangat penting dilakukan agar potensi kegagalan dalam mencapai suatu  tujuan dapat diminimalisir atau dihilangkan. Perencanaan di tingkat desa, kita mengenal yang namanya musyawarah perencanaan dan pembagunan desa (musrembang). Musrembang ini merupakam forum tahunan para pemangku kepentingan dalam rangka menyepakati rencana pembangunan dalam satu tahun anggaran. Semua sasaran tujuan yang diharapkan desa dalam satu tahun disepakati di dalam forum ini. Berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan, perencanaan pembangunan ekonomi desa berbasis  partisipasi masyarakat merupakan perencanaan pembangunan desa yang menngandalkan partisipasi masyarakat guna memanfaatkan kekayaan dan potensi desa desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Asset atau kekayaan desa dapat berupa tanah, pasar, tambatan perahu, pelelangan ikan, hutan milik desa dan asset milik desa lainnya yang sah. Asset milik desa lainnya yang sah ini antara lain;

  1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas APBD dan APBDes
  2. Kekayaan desa yang diperleh dari hibah maupun sumbangan dan atau sejenisnya
  3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan
  4. Hasil kerjasama desa dan
  5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Adapun potensi yang dimiliki desa antara lain :

  1. Desa merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional
  2. Potensi pengembangan sector pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilayah perkoataan. Potensi tersebut seperti lahan pertanian dan SDM yang mayoritas pekerjanya adalah petani
  3. Hasil atau komoditi pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan sumber abahan baku utama dalam indsutri pengelolaan makanan dan energy baru ramah ligkungan.
  4. Potensi peluang yang besar dalam menguatkan ketahanan pangan dan energy nasioanl di desa perlu menjadi perahtian bersama karena desa merupakan sumber penyedia dan penguat bagi cadangan pangan dan energy yang merupakan kebutuhan pokok nasional
  5. Dengan membangun desa, bukan hanya mampu menjadi sumber cadangan pangan dan energi nasiona.

Asset dan potensi desa tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien apabila tidak terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya, mengingat partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan dalam hal pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan yang diharapkan desa. Adapun cara mendorong partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan melalui :

  1. Masyarakat desa akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu/aktivitas tersebut penting. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang atau beberapa orang yang akan menjadi role model/penggerak atau panutan. Orang yang berperan sebagai role model ini akan menjadi panutan masyarakat desa lainnya dalam melakukan aktivitas guna mencapa tujuan
  2. Masyarakat desa harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan
  3. Berbagai betuk partisipasi harus diakui dan dihargai
  4. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan

Dalam menerapkan perencaan ini, tentunya ada tantangan yang dapat menghambat perencanaan partisipasi ini yang berupa hambatan structural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif, hambatan internal merupakan hambatan dari dalam, yang artinya tidak adanya kemampuan atau kesediaan masyarakat sendiri untuk dapat berpartisipasi serta hambatan yang disebabkan kurang menguasainya metodedan atau teknik yang digunakan. Serta hambatan karena kurang tidak menguasai metode atau teknik yang digunakan.

Upaya Peningkatan Perekonomian Indonesia dengan Pengemabangan Produk Unggulan di Desa Tertinggal

Meningkatnya perekonomian merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan produk domestic bruto (PDB) di nasional maupun produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat kabupaten/kota yang juga disertai dengan peningkatan pembangunan secara keseluruhan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastrktur. Upaya peningkatan perekonomian dicapai agar masyarakat semakin sejahtera. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, yang tersebar diberbagai daerah menjadi pendukung dalam hal peningkatan perekonomiannya.

Peningkatan perekonomian ini salah satunya dapat dilakukan dari bawah, yaitu peningkatan perekonomian dari tingkat paling kecil yaitu desa. Indonesia sendiri saat ini terdiri dari kurang lebih 81.253 unit desa/kelurahan yang tersebari di 514 kabupaten/kota. Dari jumlah sebanyak itu, terdapat beberapa desa tertinggal yang tersebar di antaranya 11 kabupaten di Sumatera, 5 Kabupaten di pulau Jawa, 12 kabupaten di pulau Kalimantan, 18 kabupaten di pulau Sulawesi, 25 kabupaten di Nusa Tenggara, 25 kabupaten di pulau Maluku dan 33 kabupaten di Papua. Menurut Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal, pada tahun 2016 sudah 17 kabupaten yang dinyatakan terlepas dari ketertinggalan dan 50 kabupaten berpotensi terlepas dari keteringgalan.

Upaya peningkatan perekonomian desa tertinggal adalah salah satunya adalah  dengan penciptaan dan pengembangan produk-produk unggulan yang dapat meningkatkan pecepatan pembangunan di desa tertinggal. Tentunya dengan melihat karateristik atau ciri khas dari desa tersebut. Yang diharapkan adalah setiap desa memiliki satu produk unggulan yang berbeda dengan desa lainnya sehingga dapat bersaing dengan desa lainnya, karena setiap desa menghasilkan produk yang berbeda-beda sehingga persaingan yang terjadi tidak akan saling kontradiktif. Dengan adanya hal tersebut, maka implikasinya adalah masyarakat desa bisa lebih fokus terhadap satu produk sehingga dengan mudah membangun unit usaha yang efisien dan efektif yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas, hasil dan kualitas, serta nilai tambah yang tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa setempat.

Dalam mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya diperlukan perencanaan, penganggaran dan intervensi dari pemerintah sendiri. Perencanaan dapat dilaksanakan dengan musrembang. Dengan adanya musrembang, segala permasalahan di desa tersebut dapat diantisipasi dan segala potensi yang dimiliki desa tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengingat musrembang ini diwujudkan oleh segala yang berkaitan dengan desa tersebut seperti perangkat desa maupun tokoh-tokoh desa yang pada kenyataannya merekalah yang mengetahui segala permasalahan maupun potensi di desa mereka sehingga perencanaan di tingkat desa akan cukup efektif. Adapun dari segi penganggaran, dapat bersumber dari dana desa maupun penerimaan-penerimaan desa lainnya. Jumlah dana desa yang sebesar satu milliar diharapkan dapat digunakan tidak hanya pembangunan infrastruktur desa namun juga dimanfatkan dalam pemberdayaan ekonomi desa. Adapun dari segi intervensi pemerintah, peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta kementrian dan lembaga sangat dibtuhukan dalam menciptakan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan produk unggulan desa tersebut.

Dengan meningkatnya perekonomian di desa dengan adanya pengembangan produk unggulan, maka yang akan dipengaruhi selanjutnya adalah meningkatnya PDRB kabupaten/kota yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB nasional. Selain itu, dengan fokusnya desa tertinggal terhadap satu produk ungulan maka akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat setempat baik dari segi pendapatan dan sebagainya.

Berbagai Pengaruh Teknologi terhadap Perekonomian

dQwTwuT7Ln

Tidak dipungkiri lagi bahwa bahwa di zaman modern seperti sekarang segala kegiatan manusia tidak dapat dipisahkan dari adanya teknologi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, gaya hidup, transportasi dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kemudahan yang didapatkan dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi. Namun, walaupun ada kemudahan yang ditawarkan yang berarti bahwa teknologi memberikan dampak positif, dampak buruk pun tak dapat dipisahkan. Jika kita kaitkan tekonologi dengan perekonomian secara umum, banyak sekali hal-ha yang menggunakan tekonologi sebagai alat untuk mempermudah jalannya proses kegiatan ekonomi, salah satunya kegiatan antara produsen dan konsumen. Jika kita bandingkan proses transaksi sebelum adanya teknologi dengan setelah adanya teknologi sangat jauh sekali perbedaannya, bagaikan bumi dan langit. Dulu kita mengenal kegiatan transaksi yang dikelan dengan barter, yaitu proses transaksi yang keduabela pihak saling menukarkan barang yang dimilikanya dengan barang yang diinginkannya tanpa menggunakan satuan ukur yang pasti yang kita kenal sekarang menjadi sebutan uang. Setelah adanya teknologi, proses transaksi di masa sekarang dapat dilakukan tanpa saling bertatap muka secra langsung bahkan alat pembayarannya pun dapat menggunakan uang virtual atau e-money.
Pengaruh teknologi di bidang perekonomian dapat dilihat melalui salah satunya tekonlogi informasi di bidang perbankan. Bidang perbankan sendiri merupksn salah satu bagian dari sektor keungan,bisa dikatakan sektor keuangan ini merupakan jantung perekonomian sebuah Negara, jika sektor keuangan terganggu alias tidak stabil maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian akan kacau, sama halnya dengan tubuh seseorang ketika mengalami kerusakan jantung. Semakin majunya sistem perbankan berbanding lurus dengan peran tekonologi informasi. Tekonologi informasi di bidang perbankan menjadikan segala sesuatu menjadi mudah, salah satunya pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Pengguanaan ATM (Automatic Teller Machine) salah satunya. Dengan adanya ATM salah satunya adalah nasabah bank tidak harusbertemu dengan teller, nasabah tinggal pergi ketempat yang tersedia mesin ATM dan voila! Cukup beberapa langkah mudah kita dapat menyelesaikan transaksi finansial tanpa harus pergi ke bank yang jumlahnya terbatas, apalagi jika nasabah yang tempat tingglnya jauh. Akan tetapi, segala sesuatu yang memiliki sisi baik pasti ada sisi buruknya tidak terkecuali dengan adanya mesin ATM ini. Munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keberadaan ATM tersebut salah satunya adalah dengan membobol mesin ATM. Modus pembobolan pun sangat beragam mulai dari merusak mesin sampai dengan cara yang sulit yaitu skimmer, selain di bidang perbankan, bidang bisnis pun juga ikut merasakan pengaruh dari adanya teknologi salah satunya adalah e-commerce sebagai media perdagangan yang menggunakan jaringan internet yang saatini sudah dapat dirasakan oleh hampir semua kalangan masyarakat. Kemudahan yang diberikan salah satunya adalah berbelanja tanpa harus mengunjungi took secara riil. E-commerce sendiri sangat beragam mulai dari promosi di media sosail hingga kegiatan transaksi di website sendiri. Dengan adanya e-commerce ini cukup menggunakan smartphone/komputer serta koneksi internet ada maka transaksi pun dapat dilakukan. E-commerce ini pun tak luput dari dampak negatif contohnya adalah penipuan yang dialami baik prosudusen maupun konsumen.
Dari bidang transportasi, munculnya ojek online/taksi online merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Dengan penemuan tersebut sangat banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat mengingat salah satu fitur yang ditawarkan adalah “kepraktisan” apalagi masyarakat di masa sekarang menginginkan segala sesuatu yang sifatnya instan. Akan tetapi, jika yang sebelumnya penemuan tersebut dapat diterima sehingga tidak terjadi penolakan berbeda dengan inovasi teknologi informasi di bidang transportasi ini. Ada sebagian kelompok yang kurang menerima atau bahkan belum siap menerima dampak dari inovasi teknologi informasi di bidang transportasi. Terjdinya persaingan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang dialami sebagian kelompok merupakan penyebab utama masalah ini. Penyebab yang lain antaranya adalah sebagian kelompok belum melek teknologi bahkan tidak sama sekali sehingga belum dapat beradaptasi dan akhirnya kalah bersaing. Di masa=masa yang seperti ini, tentunya peran pemerintah sangat diharapkan. Pemerintah dituntut agar dapat mengambil kebijakann yang menguntungkan semua,bukan hanya satu atau dua pihak saja.
Dengan adanya teknologi terbukti dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Semakin maju teknologi suatu negara semakin maju pula perekonomiannya. Hal ini dikarenakan teknologi berkaitan positif dengan perekonomian. Negara-negara yang memiliki inovasi teknologi yang tinggi akan dapat bersaing dibandingkan dengan negara yang inovasi teknologinya masih rendah. Sehingga, agar dapat bersaing sebuah negara tentunya harus selalu berinovasi dan negara kita sedang dalam proses mencapai tujuan tersebut.

Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBN 2017

kemenkeu-berupaya-tak-potong-anggaran-apbn-2017-hzEAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah selama satu periode (satu tahun) yang di dalamnya dicantumkan besarnya penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan. APBN 2017 disusun dengan mempertimbangkan kondisis ekonomi global yang tidak pasti namun tetap memberi stimulus terhadap perekonomian domestik tanpa mengorbankan prinsip kreibilitas dan keberlanjutan. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan adalah :
1. Pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1%
2. Inflasi sebesar 4,0%
3. Nilai tukar (exchange rate) rupiah (Rp./US$) sebesar 13.300
4. Harga minyak (US$/barel) sebesar 45
5. Lifting minyak (ribu barel/hari) sebesar 815
6. Lifting gas (MPOEPD) sebesar 1.150
Asumsi di atas dipengaruhi oleh faktor perekonomian global yang masih belum stabil, kebijakan ecoconomic rebalancing Negara Tiongkok serta kebijakan ekonomi Negara-negara maju seperti USA.
Dari pos Penerimaan, Total Pendapatan Negara dalam APBN 2017 adalah sebesar Rp. 1750,3 T yang terdiri dari Hibah sebesar 1.4T (0,1%), penerimaan perpejakan sebesar 1.498,9T (85,6%) serta PNBP sebesar 250T (14,3%). Penerimaaan dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Dalam rangka mencapai target pajak tersebut didasarkan atas beberapa kebijakan yaitu dukungan intensif fiskal, sektor perdagangan dan wajib pajak pribadi serta cukai dan pajak lainnya, ekstentifikasi melalui geo-tagging (pajak berbasis situs), mengoptimalkan perjanjian pajak internasional serta reformasi perpajakan yang terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan administrasi. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 10,9% pada tahun 2017. Dari tahun 2012 – 2016, penerimaan Negara yang berasal dari pajak terus meningkat. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 73,3% meningkat menjadi 86,2%. Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat serta adanya kesaradaran dalam membayar pajak.Adapun PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 14,3% berpotensi untuk dapat ditingkatkan melalui optimalisasi PNBP.
Adapun dari sisi pengeluaran, total belanja Negara adalah sebesar Rp. 2080,5 T yang terdiri dari Belanja non Kementrian/Lembaga sebesar 552,0T (26,5%), Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp.764,9T (36,8%) serta Belanja Kementrian/Lembaga sebesar 763,6T (36,7%). Kebijakan belanja negara dalam APBN 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningktakan belanja produktif seperti infrastruktur dan konektivitas
2. Menignkatkan efisiensi belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial
4. Mendukung penegakkan hokum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan
5. Melaksanakan transfer ke daerah dan dana desa untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa
6. Menyalurkan subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran

Pos belanja dalam APBN 2017 masih difokuskan terhadap pembangunan infrasturktur, anggaran kesehatan (5%) dan pendidikan (20%) dsb.
Jika dilihat, APBN 2017 dapat dikatakan defisit. Yaitu kondisi di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatannya. Defisit tersebut berasal dari pembiayaan utang sebesar 384,690T, pembiayaan investasi sebesar Rp. 48,488T, pemberian pinjaman sebesar Rp. 6,409T, kewajiban pinjaman sebesar Rp. 9,241M dan pembiayaan lainnya sebesar 300M. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang deficit digunakakn sebagai sumber pembiayaan.

Apa itu rush money? Dan Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?

 

Akhir-akhir ini, banyak orang yang membicarakan mengenai fenomena rush money mulai dari media social seperti facebook, twitter, line dan juga melalui media massa seperti koran, radio, televisi dan sebagainya. Rush money sendiri adalah keadaan dimana masyarakat yang menjadih nasabah di bank-bank secara serentak mengambil simpanan mereka, sedangkan seperti yang kita tahu bahwa hanya memiliki cadangan kas sebesar 10 – 20% dari aktiva mereka. karateristik bank yang “borrow short lend long” yang artinya bank meminjam dalam jangka waktu yang sedikit dan meminjamkannya dalam waktu yang panjang sehingga 80% dana masyarakat dipinjamkan/diinvestasikan sedangkan 20% disimpan di brankas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Sehingga, apabila terjadi rush money maka bank yang semulanya sehat akan mengalami masalah likuiditas dan berujung pada masaalah solvabilitas sehingga hal ini dapat mengganggu sistem keuangan. sistem keungan sendiri dapat dianalogikan seperti jantung yang ada di dlam tubuh kita. Jika jantung terganggu, maka akan ada masalah terhadap peredaran darah dalam tubuh. Sama halnya dengan sistem keuangan, jika sistem keuangan terganggu maka tidak hanya sektor keuangan saja yang akan berdampak tetapi juga sektor riil. Karena kedua sektor tersebut saling berpengaruh satu sama lain.

Berkaca dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, di mana masyarakat kalah itu secara bersama-sama mengambil simpanan mereka di bank sehingga menyebabkan banyak bank pada saat itu bangkrut/collapsed. Dan dampaknya sangatlah dirasakan, dimana butuh waktu bertahun-tahun dalam memulihkan akibat dari yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik tidak seharusnya kita termakan isu-isu yang dapat menggangu stabilitas perekonomian. Marilah kita menyikapi isu-isu tersebut dengan bijaksana.

Entrepreneurial Mindset

Akhirnya, setiap orang yang mengambil peran atau karir sebagai wirausaha perlu mengetahui pilihan-pilihan apa saja yang tersedia dengan menjadi karyawan,  intrapreneur, enterpreneur atau social entrepreneur. Penjelasannya adalah sebgai berikut.

  • karyawan : Anda bekerja pada orang lain dan bila berhasil, Anda dapat, mencapai karier sebagai profesional eksekutif dengan peran sebagai pengambil keputusan.
  • Intrapreneur: status Anda adalah karyawan, bekerja pada orang lain, memiliki atasan, tetapi yang Anda cari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources dan anda memiliki jiwa kewirausahaan.
  • entrepreneur : anda tidak bekerja pada orang lain, melainkan pada usaha yang anda dirikan atau kembangkan sendiri. Anda adalah pemilik usaha yang memiliki kebebasan mengatur hidup, arah usaha, dan mengambil keputusan-keputusan strategis. Anda bisa menjalankannya sendiri, bisa juga menggunakan para profesional. Anda menanggung risiko, tetapi, juga menikmati keuntungan usaha setelah membayar gaji karyawan dan kewajiban-kewajiban lainnya.
  • Social Entrepreneur : pelaku, kegiatan sosial yang berwatak enterpreneur. Sebaigian diri anda barangkali berpikir lebih, menyukai pekerjaan pada lingkup sosial atau atau mendirikan LSM. Apakah itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup pemberdayaan masyarakat, demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, kesenian dan sebagainya.

 

Dengan memiliki watak enterpreneur, anda dapat memajukan kegiatan sosial hingga kegiatan sosial anda dpat menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan, dan bukan semata-mata hidup dari sumbangan saja.

Sumber : Kewirausahaan : Teori dan praktik – Geoffrey G. Meredith et al.